Manado, 2 Maret 2026 – Dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan optimal serta sejalan dengan target kinerja tahun anggaran 2026, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara menggelar Rapat Evaluasi Kinerja Bagian Tata Usaha dan Umum pada satuan kerja UPT Imigrasi di Sulawesi Utara. Kegiatan ini dipimpin langsung dan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara, Ramdhani, didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Novly Momongan, serta diikuti oleh para Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian di lingkungan Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut.
Rapat evaluasi ini dilaksanakan sebagai langkah strategis untuk meninjau pelaksanaan kegiatan pada awal tahun 2026 sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala dan upaya perbaikan dalam mendukung optimalisasi kinerja bagian fasilitatif di lingkungan Kantor Wilayah.
Dalam arahannya, Ramdhani menekankan pentingnya akuntabilitas, ketepatan perencanaan, serta konsistensi dalam pelaksanaan program kerja, khususnya dalam mendukung percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia menyampaikan bahwa bagian Tata Usaha dan Umum memiliki peran sentral sebagai supporting system yang menentukan kelancaran pelaksanaan tugas teknis keimigrasian.
Masing-masing UPT memaparkan terkait pencapaian kinerja di subbagian Tata Usaha terkait reformasi birokrasi, keuangan, barang milik negara, kepegawaian, dan humas. Beberapa poin utama yang menjadi pembahasan dalam rapat tersebut antara lain:
1. Evaluasi Progres Reformasi Birokrasi Tahun 2026
Dilakukan peninjauan terhadap capaian indikator reformasi birokrasi pada satuan kerja, termasuk pemenuhan data dukung, kelengkapan eviden, serta strategi percepatan target kinerja yang telah ditetapkan.
2. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I Tahun 2026
Rapat membahas realisasi anggaran pada triwulan pertama, kendala yang dihadapi dalam penyerapan anggaran, serta rencana pelaksanaan anggaran pada triwulan berikutnya guna memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
3. Evaluasi Progres Belanja Modal
Penekanan diberikan pada percepatan proses pengadaan serta pengendalian pelaksanaan belanja modal agar sesuai dengan jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Evaluasi Data Kepegawaian
Pembahasan meliputi disparitas data kepegawaian, pembaruan (update) data pegawai, serta sinkronisasi data guna menjamin akurasi informasi dalam sistem administrasi kepegawaian.
5. Evaluasi Penggunaan Barang Milik Negara (BMN)
Dilakukan peninjauan terhadap pengelolaan, pemanfaatan, dan pencatatan BMN sebagai bentuk pertanggungjawaban atas aset negara yang digunakan dalam mendukung operasional satuan kerja.
6. Evaluasi Publikasi dan Kinerja Kehumasan
Rapat juga membahas strategi peningkatan publikasi kegiatan dan capaian kinerja, sebagai upaya memperkuat transparansi dan citra positif institusi di tengah masyarakat.
7. Kendala Pelaksanaan Tugas Bagian Fasilitatif
Identifikasi hambatan administratif maupun teknis menjadi perhatian bersama untuk segera ditindaklanjuti melalui langkah-langkah solutif dan koordinatif.
Dalam penutupannya, Ramdhani mengingatkan seluruh jajaran agar terus meningkatkan sinergi, disiplin, serta responsivitas dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi yang dilakukan tidak semata-mata sebagai penilaian, melainkan sebagai instrumen perbaikan berkelanjutan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Melalui rapat evaluasi ini, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan internal dan memastikan seluruh program kerja tahun 2026 dapat terlaksana secara optimal serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas layanan keimigrasian di wilayah Sulawesi Utara.
