Manado, 9 Februari 2026 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara menerima kunjungan Bupati Kepulauan Talaud, Welly Titah, dalam rangka koordinasi dan penguatan sinergitas antara pemerintah daerah dan Imigrasi, khususnya dalam mendukung pembangunan wilayah Indonesia bagian Utara serta kawasan perbatasan negara.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati Kepulauan Talaud Welly Titah didampingi oleh Koordinator Staf Khusus Bupati Heber Pasiak, Staf Khusus Bupati Tony Titah dan Lidia Samar, serta turut hadir Staf Khusus Gubernur Sulawesi Utara, Dr. Fiko Onga. Rombongan disambut langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara, Ramdhani, didampingi jajaran pejabat struktural, yakni Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Novly Momongan, Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal (Gakumpatnal) James Sembel, serta Kepala Bidang Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal, dan Status Keimigrasian (Dokjalintaltuskim) Rejeki Putra Ginting.
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif dengan pembahasan sejumlah isu strategis, khususnya penguatan koordinasi dan sinergitas antara pemerintah daerah dan Imigrasi dalam mendukung pembangunan di wilayah kepulauan dan kawasan perbatasan negara. Fokus pembahasan meliputi peran keimigrasian dalam pelayanan publik, pengawasan orang asing, serta penegakan hukum keimigrasian sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas, keamanan, dan kedaulatan negara di wilayah Indonesia bagian Utara.
Dalam aspek Imigrasi sebagai fasilitator pembangunan ekonomi, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), Bupati Kepulauan Talaud menyampaikan harapan agar selain Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Miangas, pelabuhan laut yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud seperti Pelabuan Melonguane dapat dijadikan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Hal tersebut diharapkan dapat mendukung aktivitas ekspor komoditas unggulan daerah, khususnya hasil perikanan laut, ke negara Filipina. Langkah ini dipandang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Talaud.
Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain, Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki posisi strategis dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan Imigrasi menjadi sangat penting, tidak hanya dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian, tetapi juga dalam mendukung kelancaran pembangunan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta penguatan kehadiran negara di wilayah perbatasan.
Melalui koordinasi ini, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama lintas sektor secara berkelanjutan guna menjawab tantangan geografis dan dinamika wilayah perbatasan, sekaligus mendukung visi pembangunan nasional di kawasan Indonesia bagian Utara.
